training@ipdc.co.id
+622150101483

LOCAL CONTENT POLICY AND IMPLEMENTATION Course

No Date Location Register

OVERVIEW

 

Investasi Migas bertujuan membawa dampak positif terhadap berkembangnya Industri Penunjang Dalam Negeri. Untuk memaksimalkan penggunaan produksi dalam negeri, pemerintah telah mengeluarkan berbagai macam kebijakan. Salah satunya dengan mengintensifkan implementasi peraturan tentang TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) di dalam proses pengadaan barang dan jasa. Jika kebijakan ini tidak dilaksanakan maka akan menimbulkan sanksi, sebaliknya akan diberikan preferensi di dalam evaluasi harga penawaran. Saat ini ketika model Gross Split PSC diterapkan, KKKS yang menerapkan TKDN maksimal akan mendapatkan insentif berupa penambahan prosentasi split bagi hasil Migas. Tentunya ini menarik bagi KKKS dalam memaksimalkan keuntungan bisnisnya.

 

OBJECTIVES

By the end of this training course, participants will be able to:

  • Aturan dasar dan prinsip-prinsip TKDN sesuai PTK 007 revisi-4
  • Bagaimana Implementasi pelaksanaan TKDN dan Kendala yang dihadapi
  • Bagaimana teknis tatacara perhitungan dan verifikasi TKDN

TARGET PARTICIPANTS


Tender Officers

Project Procurement

Bagian Legal / Kontrak
Procurement & Bid Committee
TKDN Assessor / Verificator’s
“Users” di setiap bagian Department
Perusahaan “SERVICES / VENDOR” di lingkungan Usaha MIGAS

Siapa saja yang merasa perlu untuk mengetahui masalah pengadaan Barang dan Jasa di Industri Hulu Migas



COURSE CONTENTS


Overview Gross Split PSC

PTK 007 Revisi-4 / 2017 dalam Gross Split PSC

Regulasi dan Kebijakan TKDN

Klasifikasi Barang dan Jasa terkait Perhitungan TKDN

Konsep Perhitungan TKDN Barang

Konsep Perhitungan TKDN Jasa

Perhitungan TKDN Gabungan Barang dan Jasa

Kebijakan Verifikasi TKDN dan Post Audit

Sanksi finansial suatu kontrak yang disebabkan oleh nilai TKDN yang tidak terpenuhi

Praktek penghitungan TKDN dengan mengisikan biaya ke dalam form TKDN.

Latihan pengisian Form-form TKDN Penawaran dalam lelang, yaitu Form SC-12A (untuk Lelang Barang), Form SC

12B (untuk Lelang Jasa) dan Form SC-12C (untuk Lelang Gabungan Barang dan Jasa); form 19 dan form 23